Skip to content

Berita Utama

Paulina; Kasek. SDN. SIDOTOPO III / 50 surabaya, Jadikan Sekolah sebagai lahan Bisnis

Aktualindonesia.wordpress.com, Sidotopo

Perbaikan pembangunan di segala bidang, yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah terus di lakukan.Terutama di bidang pendidikan khususnya.Dan hal inipun dapat dilihat dari banyaknya berbagai tunjangan bagi para guru guna memacu kinerja mereka menuju perbaikan bidang pendidikan di berbagai aspek yang ada.baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

pembangunan sarana dan prasarana pendidikanpun masih terus dilakukan pemerintah kotamadya surabaya guna mendapatkan kwalitas peserta didik dalam memperoleh pengajaran di era perkembangan jaman yang semakin kompetitor. Dan dalam hal inipun di dukung dengan adanya pengalokasian anggaran pemerintah kota surabaya yang diambil dari RAPBD hingga kurang lebih 20% untuk bidang pendidikan. di tambah bantuan tambahan Bosda (bantuan operasional sekolah daerah)yang diberikan dari RAPBD propinsi Jatim. Namun apa yang telah di lakukan pemerintah kota surabaya maupun propinsi dalam memberikan bantuan tersebut seakan belumlah dapat memberikan penghasilan yang signifikan bagi para pendidik di kota ini terutama bagi para kepala sekolah dasar negeri di wilayah lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

SDN Sidotopo III/50, salah satu sekolah negeri yang seakan kurang puas dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemkot surabaya dalam pembenahan di bidang pendidikan secara berkelanjutan hingga sekolah tersebut merubah fungsi sekolah menjadi lahan bisnis LKS (Lembaran kerja siswa) yang mengharuskan semua siswanya dari kelas satu hingga kelas enam membeli berbagai LKS (Lembaran kerja siswa sebanyak tujuh buku macam bidang studi LKS) dengan harga Rp.48,000,- per siswa.Hal ini di kuatkan adanya temuan fakta dilapangan LKS yang di jual oleh sekolah tersebut. Adapun beberapa bidang studi LKS yang di jual adalah ; matematika,bahasa indonesia, bhs inggris, IPA, IPS, PPKN dan bidang studi bahasa jawa, yang kesemuanya memakai penerbit Media Pustaka Surabaya jatim. Dan ironisnya pembelian yang dilakukan oleh wali murid tersebut tidak di perbolehkan dengan cara mengangsur bahkan pembayaran yang di wajibkan dengan cara pembayaran kontan tanpa ada tawaran.Dan hal inipun di lakukan seluruh sekolah di SDN Komplek sidotopo secara berjamaah yang cenderung memberatkan wali murid yang ada dan di duga kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari Ketua komite orang tua murid tanpa adanya sosialisasi dan bahkan cenderung hanya untuk mengeruk keuntungan bisnis semata antara pihak sekolah dan ketua komite.

Saat hal ini ditanyakan pada pihak kepala sekolah setempat jumat(21/1), Paulina selaku kepsek SDN Sidotopo III/50 Surabaya mengakui, bahwa benar adanya kalau pihak sekolahnya menjual LKS tersebut, namun paulina menyangkal kalau dirinyalah yang mengadakan penjualan tersebut.Lebih lanjut dirinya mengatakan kalau LKS yang dijual di sekolahnya atas prakarsa dan persetujuan guru kelas disekolahnya.Ide pengadaan penjualan LKS itu atas saran guru-guru saya pak,bahkan saya sudah mewanti-wanti guru-guru saya karena hal ini dilarang pihak Dinas Pendidikan.tapi karena mereka mendesak dan sepakat serta mau bertanggung jawab kalau ada apa-apanya ya saya akhirnya menyetujuinya,ungkap paulina pada wartawan ai.

Namun menurut beberapa sumber yang ditemui ai mengatakan bahwa kasek.Paulina sejak menjadi kepala sekolah di krembangan beliau seringkali melakukan praktek-praktek bisnis buku maupun LKS namun pihak dinas belum mengetahuinya hingga saat ini.dan seringkali bila ada wartawan yang datang beliau melemparkan tanggung jawab pada guru-gurunya mas, tapi kalau ada enaknya beliau semua yang mengatur pembagian keuntungannya.Namun biar bagaimanapun tindakan guru kalau tidak di restui oleh kepala sekolah selaku atasannyakan ya nggak berani mas, lha wong sudah dari dulunya kepsek tersebut sudah seringkali melakukan praktek jualan LKS di sekolah lamanya,ungkap sumber pada ai.

LKS ( lembaran kerja siswa ) yang seharusnya diberikan secara gratis dan telah mendapatkan pendanaan dari dana bos serta telah diatur dalam peraturan mendiknas nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 4 seakan tak di hiraukan oleh pihak kepala sekolah SDN Sidotopo III Surabaya ini.

Saat wartawan ai mengklarifikasikan hal ini pada Sahudi selaku kepala dinas pendidikan kota surabaya, lebih lanjut sahudi mengatakan bahwa apa yang di lakukan pihak sekolah telah jelas-jelas keluar dari aturan yang ada, dan lebih lanjut sahudi mengatakan,” saya tidak pernah memperbolehkan pihak sekolah menapun terutama SD Negeri melakukan praktek jual beli buku apa lagi LKS, yang namanya LKS kan lembaran kerja siswa mas, dan ini anggaran tersebut telah masuk dalam dana Bos yang harusnya di berikan gratis pada tiap siswa agar tidak membebankan orang tua siswa.Apalagi ini dari temuan anda tiap siswa di wajibkan membeli dengan harga tunai sebesar Rp 48,000,- tanpa mengindahkan surat edaran yang pernah saya berikan kesuluruh sekolah tertanggal 19 juli 2009 tentang pengadaan buku yang harusnya mendapatkan rekomendasi pihak diknas kota, dan itupun di lihat dari kebutuhan yang kiranya memang mendesak dan harus dilakukan dan harus ada rekomendasi dari pihak Dianas pendidikan kota terlebih dulu mas, apalagi ini di lakukan atas kebijakan pihak sekolah tanpa adanya koordinasi pada pihak kami dan terlebih pada pihak orang tua murid, ungkap sahudi.

Lebih lanjut sahudi mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mengirim tim guna melakukan pemeriksaan dilapangan akan adanya temuan ini, dan bila memang terbukti apa yang menjadi temuan anda kami pihak dinas pendidikan kota surabaya tidak akan segan-segan memberikan sanksi pemecatan pada oknum kepala sekolah tersebut dari jabatannya dan selanjutnya akan kami berikan sanksi sesuai petunjuk pihak inspektoran kota surabaya nantinya, lha wong sudah berulangkali kami lakukan pembinaan kok ya masih saja ada pihak sekolah yang berani menjadikan sekolah sebagai lahan bisnis yang nantinya memberatkan orang tua siswa. bahkan kasus semacam inipun, kan pernah di muat di salah satu koran harian beberapa waktu lalu tentang SDN manukan wetan II, yang sekarang kepala sekolahnya telah menjalani proses pemberian sanksi oleh pihak inspektorat pemkot surabaya. Lha kok satu belum selesai ada lagi kasus yang sama. Dan bila memang nanti dari temuan tim kami terbukti, saya tegaskan sekali lagi akan saya lakukan tindakan tegas karena memang kami telah banyak melakukan pembinaan terhadap guru maupun kepala sekolah agar dalam melaksanakan kinerjanya benar-benar melakukan sesuai dengan peraturan yang ada, ungkap sahudi dengan geram. (yn/id)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: