Skip to content

Terkait maraknya penjualan LKS di SDN Sambikerep

23 Januari 2011

Mudjiana, S.Pd, Kasek. SDN. SAMBIKEREP I/479 surabaya, Jadikan Sekolah sebagai Lahan Bisnis LKS

Aktualindonesia.wordpress.com, Sambikerep

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang masih terus dilakukan pemerintah kotamadya surabaya guna mendapatkan kwalitas peserta didik dalam memperoleh pengajaran di era perkembangan jaman yang semakin kompetitor. Dan dalam hal inipun di dukung dengan adanya pengalokasian anggaran pemerintah kota surabaya yang diambil dari RAPBD hingga kurang lebih 20% untuk bidang pendidikan. di tambah bantuan tambahan Bosda (bantuan operasional sekolah daerah)yang diberikan dari RAPBD propinsi Jatim

Namun apa yang telah di lakukan pemerintah kota surabaya maupun propinsi dalam memberikan bantuan tersebut seakan belumlah dapat memberikan penghasilan yang signifikan bagi para pendidik di kota ini terutama bagi para kepala sekolah dasar negeri di wilayah lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.Hingga masih banyak sekolah yang memfungsikan fasilitas pendidikan sebagai lahan bisnis guna mengais keuntungan yang ada SDN Sambikerep I/479, salah satu sekolah dasar negeri di wilayah surabaya barat, seakan kurang puas dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemkot surabaya dalam pembenahan di bidang pendidikan secara berkelanjutan hingga sekolah tersebut merubah fungsi sekolah menjadi lahan bisnis LKS (Lembaran kerja siswa) yang mengharuskan semua siswanya dari kelas satu hingga kelas enam membeli berbagai LKS (Lembaran kerja siswa sebanyak delapan buku macam bidang studi LKS) dengan total harga Rp.47,000,- per siswa.Hal ini di kuatkan adanya temuan fakta dilapangan LKS yang di jual oleh sekolah tersebut. Adapun beberapa bidang studi LKS yang di jual adalah ; Bhs Inggris, Agama, bhs Jawa,matematika, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, bhs Indonesia dan kesemuanya di jual dengan harga Rp 6000,- Per LKS, yang kesemuanya menggunakan Penerbit Harapan Baru, namun untuk LKS agama hanya dijual dengan harga Rp 5000,-. Dan ironisnya pembelian yang dilakukan oleh wali murid tersebut tidak di perbolehkan dengan cara mengangsur bahkan pembayaran yang di wajibkan dengan cara pembayaran kontan tanpa ada tawaran mengangsur. Apa yang dilakukan pihak sekolah inipun cenderung memberatkan orang tua murid, adapun di wilayah sekolah tersebut kebanyakan tergolong siswa dibawah garis kemiskinan dan hal ini cenderung memberatkan wali murid yang ada dan di duga kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari Ketua komite orang tua murid, tanpa adanya sosialisasi dan bahkan cenderung hanya untuk mengeruk keuntungan bisnis semata antara pihak sekolah dan ketua komite.

LKS ( lembaran kerja siswa ) yang seharusnya telah mendapatkan pendanaan dari dana bos yang di berikan dan yang telah diatur dalam peraturan mendiknas nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 4 seakan tak di hiraukan oleh pihak sekolah.

Saat wartawan ai mengklarifikasikan hal ini pada Sahudi, selaku kepala dinas pendidikan kota surabaya, lebih lanjut sahudi mengatakan, ” bahwa apa yang di lakukan pihak sekolah telah jelas-jelas keluar dari aturan yang ada. dan lebih lanjut sahudi mengatakan,” saya tidak pernah memperbolehkan pihak sekolah menapun terutama SD Negeri melakukan praktek jual beli buku apa lagi LKS, yang namanya LKS kan lembaran kerja siswa mas, dan anggaran untuk Pembuatan LKS tersebut telah masuk dalam dana Bos yang harusnya di berikan gratis pada tiap siswa agar tidak membebankan orang tua siswa. Apalagi dari temuan anda menyimpulkan tiap siswa di wajibkan membeli dengan harga tunai sebesar Rp 47,000,-per paketnya. berarti pihak sekolah telah berani mengabaikan dan tak mengindahkan surat edaran yang pernah saya berikan kesuluruh sekolah tertanggal 19 juli 2009 tentang pengadaan buku yang harusnya mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari pihak Dinas Pendidikan Kota, dan itupun harus kita tanyakan terlebih dulu akan sejauh mana kebutuhan buku tersebut memang harus di beli bila dilihat akan kebutuhan pembelajaran siswa yang ada. Dan bila memang mendesak itupun harus ada rekomendasi dari pihak Dinas pendidikan kota terlebih dulu mas, karena selama ini tidak ada satu sekolahpun yang mengajukan surat rekomendasi pengajuan pembelian Buku apapun pada saya khususnya pada pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, apalagi pengajuan pengadaan LKS yang jelas-jelas saya larang keras. Dan apa lagi pihak sekolah telah berani mengambil kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi pada pihak orang tua murid, terlebih tidak ada rekomendasi dari pihak Dispendik kota,”ungkap sahudi.

 

Lebih lanjut sahudi mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mengirim tim guna melakukan pemeriksaan dilapangan akan adanya temuan ini, dan bila memang terbukti apa yang menjadi temuan anda kami pihak dinas pendidikan kota surabaya tidak akan segan-segan memberikan sanksi pemecatan pada oknum kepala sekolah tersebut dari jabatannya dan selanjutnya akan kami berikan sanksi lain sesuai petunjuk pihak inspektoran kota surabaya nantinya,ungkap Sahudi.

 

Di sisi lain, saat wartawan ai akan mengklarifikasikan hal ini pada (22/1/2011) kekepala sekolah tersebut, menurut keterangan staff guru yang menemuinya mengatakan bahwa pimpinannya tidak berada di tempat karena mengikuti rapat kasek sekecamatan.Dan hingga berita ini diturunkan kepala sekolah setempat belum bisa di temui (yn)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: