Skip to content

UPTD Parkir Dishub surabaya sarang KORUPSI

5 April 2010

Surabaya, aktualindonesia.com

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendapatan restribusi parkir jalan umum (TJU) di lokasi Taman Bungkul Kota Surabaya, yang dilaksanakan Badan Pengawas Kota Surabaya sesuai surat perintah no.700/1596-500/436.6.2/2008 tertanggal 13 september 2008 tahun lalu. ternyata di temukan adanya kebocoran dana hasil pendapatan parkir di lokasi Taman Bungkul sebesar Rp.424.944.000 dalam kurun waktu satu tahun. Karena menurut Data hasil monitoring yang dilakukan bawasko yang saat itu di jabat oleh Hadi siswanto anwar, SH, M.si dalam kurun waktu satu tahun seharusnya pendapatan Parkir lokasi Taman Bungkul, yang harus di setorkan ke Dinas perhubungan Kota Surabaya sebesar Rp.555.768.000,-, namun ironisnya setoran yang di berikan hanyalah Rp.130.824.000,-dalam satu tahun. data inipun di perkuat adanya temuan pendapatan hasil monitoring dalam per hari sebesar Rp.7.719.000 X 30 hari :5 hari, sehingga didapat hasil pendapatan dari restribusi parkir yang harus di setor tiap bulannya sebesar Rp.46.314.000.

Saat ai mengklarifikasikan hal ini pada Ach.Sujadi, selaku kepala UPTD parkir wilayah Surabaya Timur dinas perhubungan kota surabaya, menurut keterangan staff UPTD mengatakan bahwa sujadi tidak berada di tempat, Dan ketika hal ini di tanyakan pada Setiyo Pranoto, selaku Kasubnit UPTD Parkir wilayah Timur yang seharusnya mengerti betul akan adanya kebocoran pendapatan parkir di wilayahnya ini, lebih jauh setiyo mengatakan bahwa dirinya tidak berani berkomentar, dan meminta ai untuk mengklarifikasikan hal ini langsung pada Kepala UPTD yang juga atasannya.

Saling lempar akan klarifikasi yang diminta ai pada pihak UPTD parkir wilayah Surabaya timur ini menunjukkan adanya indikasi dugaan penyelewengan atau korupsi akan pendapatan restribusi parkir yang disetorkan pada Dinas perhubungan Daerah Surabaya, yang sedianya dapat menunjang RAPBD Kota Surabaya. Namun dengan adanya hal ini maka jelas sekali bahwa Dinas perhubungan kota Surabaya (khususnya UPTD Parkir Wilayah Timur Surabaya.red) sekali lagi di duga melakukan penggelapan pendapatan restribusi parkir, yang dalam tiap bulannya sebesar Rp.35.412.000.

Hal ini di tanggapi kritis oleh salah seorang praktisi hukum I wayan titip, yang mengatakan bahwa dalam hal ini sangatlah di harapkan pemerintah kota Surabaya beserta DPRD Kota Surabaya mengkaji ulang adanya temuan kebocoran pendapatan dari data yang di buat bawasko sesuai temuan anda mas, ungkap wayan. Saat di Tanya apakah dalam kasus-kasus tindak korupsi ini walaupun terjadi tahun kemarin, kasus ini dapat di buka kembali? Lebih lanjut wayan mengatakan,” dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tidak berlaku surut artinya tidak ada kata kasus kadaluwarsa dalam penanganannya pada kasus tindak pidana korupsi.

karena dalam kasus seperti ini, harus di usut tuntas, apalagi ditemukan adanya data penyusutan pendapatan dari hasil pendapatan daerah yang selisihnya sangat besar dari hasil pendapatan yang sesungguhnya, sesuai dari hasil data yang mas temukan tadi. Dan bila perlu pihak KPK wajib turun tangan guna memeriksa adanya kasus ini, karena dalam hal ini juga merupakan bagian dari tindakan KORUPSI, ungkap wayan titip pada ai ”. dan hingga berita ini diturunkan pihak UPTD Parkir wilayah Surabaya Timur belum dapat di temui.(nd/ny)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: